Kepala Bappeda Litbang Badung Membuka Musrenbang Kecamatan Kuta selatan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Kuta Selatan dilasanakan Kamis , 12 Februari 2015 dibuka oleh Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Badung , I Wayan Suambara, S.H., M.H. di Ruang Rapat Utama Kecamatan Kuta Selatan . Musrenbang kali ini mengambil tema “ Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan dan Kemandirian Masyarakat untuk Memperkuat Daya Saing Daerah”. Dari tema tersebut Suambara dalam sambutannya menekankan pentingnya kemandirian masyarakat dan kebersamaan dalam membangun komunikasi dari semua pihak untuk mengatasi persoalan persoasal yang berkembang di masyarakat baik itu pemerintah, masyarakat maupun pelaku dunia usaha. Kami yakin bahwa jika semua pihak melakukan koordinasi dan komunikasi yang sungguh sungguh dan berkelanjutan niscaya persoalan yang ada di Kuta Selatan tersebut dapat diatasi dengan baik. Inilah peran masyarakat dan tokoh –tokoh masyarakat dalam menyikapi persoalan sehingga masyarakat berdaya dan mandiri dalam mengatasi persolan persoalan yang ada sehingga akan menghasilkan daya saing yang unggul. Persoalan yang amat mendesak akibat dari perkembangan pariwisata seperti kemacetan dan infrastruktur sangat dibutuhkan penangannyanya dengan cepat. Untuk itu kami Pemda siap memberikan dukungan, tegasnya. Pada Kesempatan tersebut hadir, Ketua TP PKK Badung Nyonya Ratna Gde Agung, Wakil Ketua TP PKK, Nyonya Sri Sudiana, Ketua Dharma Wanita Persatuan, Nyonya Kompyang R. Swandika, Anggota DPRD Davil Kuta Selatan, Tripika Kecamatan serta para tokoh masyarakat Kuta Selatan. Sementara itu Camat Kuta Selatan dalam laporannya mengatakan bahwa jumlah usulan yang terangkum dalam musrenbang ini sebanyak 816 usulan dengan total biaya sebesar Rp 958 milyar lebih. Usulan tersebut tercermin dalam 9 prioritas pembangunan yang akan dilaksankan seperti; peningkatan akuntabilaitas dan transparasi tata kelola pemerintahan serta pelayanan public, pengembangan kualitas layanan pendidikan dan teknologi informasi, perluasan akses layanan kesehatan, pemantapan kemandirian ekonomi kerakyatan, pemantapan ketahanan pangan dan produktivitas hasil pertanian, peningktan infrastruktur dasar pemukiman dan pengelolaan lingkungan hidup, pengembangan pariwisata budaya berbasis masyarakat, penanganan kebencanaan terpadu, serta perluasan perlindungan sosial dan pengarustamaan gender.